SKPD Pemprov Sumatera Barat Optimis Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2018 Minimum 95%

Tanggal : Senin, 26-11-2018 | Kategori : Pemerintahan | Dibaca : 112

#BPemb.BKPdR - Insya Allah di Tahun 2018 ini capaian realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mampu mencapai minimal 95%. Hal ini didasari atas penyampaian dari para pejabat/perwakilan seluruh SKPD yang hadir dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Sumatera Barat kondisi bulan Oktober 2018, khususnya yang berada dilingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Total jumlah SKPD yang hadir adalah 28 SKPD.

Dalam kesempatan ini, Asisten Pemerintahan Devi Kurnia SH,MM menyampaikan bahwa tidak ada alasan lagi nantinya jika capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD berada dibawah 95%, karena pada saat rapat evaluasi ini telah dinyatakan bahwa seluruh paket pekerjaan sudah berjalan dan bahkan sebahagian besarnya dalam proses finalisasi. Perjuangan untuk meraih anggaran dulunya harus benar-benar dihargai dengan kerjakeras dari seluruh SKPD. Jangan sampai memperjuangkan anggaran bisa mati-matian sedangkan dalam pelaksanaannya berdalih dengan berbagai alasan. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir.H.Benny Warlis, MM yang mengkoordinasikan SKPD-SKPD teknis Infrastruktur juga merasa sedikit berlega karena  walaupun angka capaian dalam aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) masih sedikit dibawah target bulan Oktober, namun dengan penjelasan dari Kepala Dinas yang hadir bahwa pekerjaan dilapangan telah selesai, tinggal lagi proses administrasi keuangan dan upload data kedalam sistem.

Namun demikian, untuk memacu serapan anggaran khususnya pada Dinas PUPR, Dinas PSDA, Dinas Perkimtan dan Dinas Perhubungan, Asisten Ekbang menegaskan agar segera setelah proses PHO selesai dilaksanakan, dana rekanan agar segera direaalisasikan. Jangan lagi pengelola kegiatan pasiv menunggu akan tetapi hendaknya lebih proaktiv mendorong rekanan untuk segera mengajukan proses pencairan keuangannya. Realisasi keuangan ini besar dampaknya untuk menjaga likuiditas keuangan Pemerintah Daerah serta tingkat inflasi di masyarakat. (dn)

    


Share