KOMISI PENYIARAN INDONESIA WAJIB MENYEDIAKAN SPACE 10% DARI DURASI JAM TAYANG IKLAN NIAGA UNTUK IKLA LAYANAN PUBLIK SECARA PERCUMA

Tanggal : Rabu, 20-02-2019 | Kategori : Pemerintahan | Dibaca : 62

Padang – Penayangan iklan layanan masyarakat wajib disediakan oleh Lembaga penyiaran. Bahkan, persentase dari waktu siaran iklan layanan masyarakat ini untuk lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10 persen dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk lembaga penyiaran publik paling sedikit 30 persen dari siaran iklannya.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPI Daerah) menyampaikan peluang penayangan Iklan Layanan Masyarakat ini kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Dinas Kominfo dan Biro Kerjasama, pembangunan dan Rantau Setda Prov saat membahas rencana kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Senin (21/1/2019).

Dinas Kominfo Pemprov Sumbar dalam kesempatan tersebut membenarkan hal ini dan juga menegakan bahwa Lembaga Penyiaran harus komit dengan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Jangan sampai ditegusr dulu baru mau melaksanakan ketentuan. Lebih lanjut juga disampaikan agar penayangan Iklan Layanan Masyarakat ini jangan pada jam-jam sepi saja, seperti dini hari atau subuh-subuh sehingga menjadi tidak efektif.
Biro Kerjasama, Pembangunana dan Rantau meminta lembaga penyiaran untuk menayangkan iklan layanan masyarakat (ILM) secara efektif. lembaga penyiaran publik baik negeri dan swasta yang terdiri dari ±77 Lembaga Penyiaran di Sumatera Barat tentu akan sangat bisa untuk memberikan informasi positif kepada masyarakat.
Komisioner KPI Daerah, Afriendi menyambut baik himbauan ini dan mengatakan, bahwa penayangan ILM merupakan wujud komitmen lembaga penyiaran untuk menayangkan materi yang berpihak pada kepentingan publik seperti keselamatan umum, kewaspadaan bencana alam, dan kesehatan masyarakat.

“Penayangan iklan layanan masyarakat oleh lembaga penyiaran merupakan upaya menyampaikan ajakan menjaga integrasi nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Komisioner KPI Daerah bidang Isi Siaran ini.
Di awal pertemuan itu, Afriendi menyampaikan simulasi siaran untuk penayangan iklan layanan masyarakat. Menurutnya, kewajiban lembaga penyiaran menyediakan porsi penayangan ILM kurang lebih 28 menit dari 20% porsi siaran iklan secara keseluruhan. Jika dihitung 1 spot iklan lamanya 30 detik berarti ada ada 57 spot ILM.
KPI Daerah segera akan meminta lembaga penyiaran untuk segera menyampaikan jadwal tayang dan judul ILM paling lambat tahun ini sudah dituntaskan. “Waktu penayangan wajib juga memperhatikan penyebaran tayangan ILM di setiap program siaran per hari,” tegasnAfrendi.

Terkait permintaan KPI, perwakilan dari Lembaga Penyiaran menyatakan berkomitmen untuk menyediakan slot waktu ILM 10 % dr total iklan niaga. Komitmen tersebut juga tertuang dalam berita acara pertemuan dan ditanda tangani semua perwakilan lembaga penyiaran yang hadir.
Pertemuan itu disamping membahas rencana kerjasama, juga membahas kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Barat soal siaran iklan rokok, ketentuan mengenai sulih suara dan siaran kesehatan. (Bag.Kerjasama Daerah).


Share