6 Kesepakatan Bersama Dicapai Saat Rakor Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat 10 April 2019

Tanggal : Selasa, 30-04-2019 | Kategori : Pemerintahan | Dibaca : 63

PADANG – Sebanyak 6 (enam) Kesepakatan Bersama disepakati dalam acara Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati Walikota se Sumatera BArat tanggal 10 April 2019. Kesepakatan ini meliputi berbagai bidang, seperti bidang pertanahan, Penyediaan Air Minum skala Regional, dan pembentukan BUMD bersama anatar Pemprov dengan Kabupaten Sijunjung. 

Kesepakatan terbanyak adalah di bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (regional). Dalam kesempatan tersebut telah bersepakat 6 Bupati/Walikota untuk pengembangan SPAM ini, diantaranya adalah SPAM Regional Kab.Agam-Kota Bukittinggi, SPAM Regional Kota Solok-Kab.Solok dan SPAM Regional Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Kesepakatan ini ikut ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kementerian PUPR melalui Dirjen Ciptakarya dan Dirjen Sumber Daya Air.

Kesepakatan lainnya yang dicapai pada momen tersebut adalah Kesepakatan Bersama terkait Pengembangan Pembangunan Destinasi Pariwisata di Pesisir Selatan. kemudian juga Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Pemkab Sijunjung tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penerima dan pengelola participating interest 10 persen di wilayah kerja South West Bukit Barisan. Terakhir Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumbar dengan Pemkab Kota Se Sumbar tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, maka kerjasama merupakan salah satu solusi dalam membangun Daerah. Oleh sebab itu maka, Kehadiran Kepala Daerah dalam forum Rakor Kepala Daerah menjadi sangat penting dan urgen.  Kalau Kepala Daerah tidak bisa hadir, boleh saja diwakilkan. Dan saya berharap semua Kepala Daerah bisa mengikuti rakor ini dengan baik," kata Irwan Prayitno.

Dalam rakor juga dilengkapi dengan pemberian materi oleh Pejabat dan Instansi terkait. Tidak hanya dalam hal Pembangunan Ketenagakerjaan yang akan dibahas, kata Irwan Prayitno, Rakor juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.

"Mantapkan aturan secara internal untuk mencegah praktik KKN, sebab masih ada satu atau dua staf yang melakukan pelanggaran," tambah Irwan Prayitno. Sementara itu, Irwan Prayitno juga menyinggung isu percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju pemetaan seluruh bidang tanah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar.

 

 

 


Share