Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Prov. Sumatera Barat

Tanggal : Senin, 03-05-2021 | Kategori : Pemerintahan | Dibaca : 11

Bogor, 13 April 2021
Pelaksanaan penandatangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Institut Pertanian Bogor tentang sinergitas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di rektorat Institut Pertanian Bogor.

Pelakasanaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak H. MAHYELDI ANSHARULLAH, SP dan Wakil Gubernur Bapak Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM, ASEAN.Eng.,didampingi oleh ketua DPD HA IPB Sumatera Barat Bapak NUZUL AMRI dan beberapa OPD terkait. Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disambut oleh Rektor IPB Bapak Prof. Dr. ARIF SATRIA, SP, M.Si beserta civitas akademika IPB.

Sinergitas dimaksud merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam percepatan pemulihan perekonomian disektor unggulan, diantaranya, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, UMKM, Kelautan dan Perikanan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang  Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Gubernur Sumatera Barat menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pihak IPB dimana, seluruh dekan Fakultas se IPB turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan penandatangan nota kesepakatan dan rencana kerja ini. "Dihari yang baik ini tepat 1 Ramadhan 1442 H, apa yang telah masing-masing disepati oleh pihak dapat terlaksana demi kesejahteraan masyakat kita dengan Ridho Allah SWT" tambah Bapak Gubernur.

Rektor IPB dalam sambuatanya menyampaikan, "Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dibidang pertanian ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan kedua Kepala Daerah, kami sangat optimis perekonomian cepat tumbuh dan berimbasa pada sektor lainnya, dan kami IPB siap membantu wujudkan hal tersebut".

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, lgsg dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) antara OPD dan Fakultas guna menyusun rencana aksi yang telah tertuang di rencana kerja nota Kesepakatan dimaksud.


Share